pro-kontra Unas Ujian nasional
SOLO - Pengamat pendidikan Prof Dr Moh Furqon Hidayatullah MPd menilai, pengumuman hasil ujian nasional (UN) tingkat SLTA yang baru saja dilakukan
menunjukkan pemerintah membuat UN semakin salah kaprah.
”Dari dulu sudah diwacanakan, UN bukan satu-satunya tolok ukur kelulusan. Masih ada ujian sekolah, kompetensi atau ujian praktik, dan budi pekerti. Tapi begitu diumumkan, langsung dinyatakan lulus dan tidak lulus. Bagaimana ini?” kata dia di Solo, kemarin.
Mestinya jika konsisten, lanjut dia, hasil UN diserahkan ke sekolah untuk kemudian diolah bersama dengan komponen lainnya, baru diumumkan untuk menentukan lulus dan tidak lulus bagi siswa.
”Di situ bisa dicantumkan berapa nilai UN dan lainnya. Mana yang harus mengulang. Jadi artinya, selama ini sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal dan mengakibatkan UN masih menjadi momok bagi siswa, orang tua, dan sekolah,” kata dia.
Karena itu dia tidak kaget jika akhirnya hasilnya menjadi seperti itu. Bahkan kemudian ada siswa yang bunuh diri, histeris, minimal menangis meraung-raung akibat persoalan yang salah kaprah tersebut.
Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP) UNS itu mengatakan UN sudah diumumkan dan seyogianya segera dilakukan monev (monitor dan evaluasi). Dengan menurunnya angka standar kelulusan itu, dipastikan ada yang salah.
Pemetaan Sekolah ”Bisa saja proses pembelajaran di sekolah, kurang uji coba, atau faktor lain yang mengakibatkan menurunnya penguasaan pemahaman siswa. Yang tidak kalah penting adalah faktor eksternal seperti isu soal bocor, jual beli kunci jawaban, yang menjadikan konsentrasi siswa makin terganggu,” ujar Moh Furqon.
Jika seluruh proses pembelajaran, sumber daya guru, uji coba soal, dan ulangan, semua berjalan baik, maka imbasnya angka standar UN akan baik juga. Ini yang perlu segera dilakukan. Tidak kalah penting, lanjut dia, proses pemetaan sekolah sebagaimana dulu dijanjikan yang dilakukan dengan monitoring UN harus segera dilakukan. Ini berkaitan pula dengan program akreditasi bagi sekolah.
”Perguruan tinggi sudah melakukannya dengan baik. Tinggal sekarang sekolah menengah atas juga harus diakreditasi. Jangan asal memenuhi syarat administrasi saja, tetapi betul-betul dilakukan secara ketat.” (dari Suara Merdeka )
