Sekolah Berperan Besar Mencegah Anak Merokok

Sekolah Berperan Besar Mencegah Anak Merokok

Bahaya rokok

Tingginya angka perokok pada usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah bukan barang baru lagi. Kebiasaan merokok ini sebenarnya ditularkan dari lingkungan anak selama ini berinteraksi baik dari rumah hingga sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa pendidikan dan lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan pengetahuan bahwa merokok tersebut tidak baik dan merusak kesehatan. Untuk itu, sekolah harus bisa menumbuhkan kesadaran tersebut.

"Kalau di sekolah anak-anak memang jarang merokok bahkan tidak ada. Tapi di luar sekolah, itu pasti terjadi. Jadi jangan lelah untuk mengingatkan bahaya merokok ini," kata Nuh di Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Ia menyadari bahwa merokok tersebut menjadi suatu kebiasaan lantaran zat adiktif yang terkandung di dalamnya. Namun saat masih muda, anak-anak ini akan mencoba mengerti apa yang akan dialaminya beberapa tahun mendatang jika tidak mau menghentikan kebiasaanya merokok tersebut.

"Ada yang bilang kalau tidak merokok tidak bisa mikir. Saya tidak merokok masih bisa mikir kok. Ini kan faktor kebiasaan saja. Kalau anak-anak diedukasi dengan baik maka angka ini bisa ditekan," ujar Nuh.

Berdasarakan survei yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, angka perokok usia anak SMP dan SMA telah mencapai 31,3 persen dari keseluruhan. Sementara untuk wilayah Jakarta saja, jumlah anak perokok aktif mencapai 20,6 persen dari angka keseluruhan di wilayah ibu kota.

Kompas

FAKTA-FAKTA TENTANG PEROKOK

Konsumsi rokok di Indonesia tahun 2011 sekitar 270 miliar batang. Angka konsumsi rokok ini terus meningkat karena tahun 1970 konsumsi rokok baru sekitar 30 miliar batang. Konsumsi rokok di kalangan anak-anak juga terus meningkat.

http://health.kompas.com/read/2012/09/06/05573933/Konsumsi.Rokok.270.Miliar.Batang.Setahun

Hasil survei perilaku merokok pelajar SMP dan SMA di Jakarta mengkhawatirkan. Survei lembaga Modernisator dan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti menunjukkan, 31,3 persen pelajar menjadi perokok, yakni 20,6 persen perokok aktif dan 10,7 persen mengaku pernah merokok.

Merespons itu, 85 pelajar SMP-SMA dari 18 sekolah dilatih menjadi agen perubahan di antara teman sebayanya. Pelatihan ini rangkaian kedua dari program satu tahun Youth Smoking Prevention (YSP) yang dicetuskan Modernisator. Program ini punya tiga target, yaitu pelatihan bahaya antirokok kepada guru, murid, dan orangtua.

http://health.kompas.com/read/2013/03/27/10293524/Perilaku.Merokok.Pelajar.di.Jakarta.Mengkhawatirkan

Perokok aktif laki-laki di Indonesia mencapai 67 persen. Tingginya perokok aktif laki-laki tersebut akan mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak yang terpapar asap rokok laki-laki yang merokok di rumah atau di tempat publik. Sedangkan persentase perempuan yang merokok sebesar 2,7 persen.

Hal itu terungkap dalam hasil survey kebiasaan menggunakan tembakau pada orang dewasa, Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011 yang diluncurkan di Kementerian Kesehatan, Selasa (11/9/2012). GATS merupakan survey nasional representatif yang menggunakan protokol standar antar negara.

Jika dibandingkan dengan hasil 16 negara lain yang melaksanakan GATS, presentase perokok aktif laki-laki Indonesia tertinggi. Di negara-negara lain seperti India, Thailand, Filipina, dan Vietnam perokok aktif laki-laki tidak menembus 50 persen.

http://health.kompas.com/read/2012/09/11/19275290/Perokok.Laki-laki.di.Indonesia.Capai.67.Persen

"Di seluruh dunia, rokok telah membunuh 6 juta orang pada tahun 2010 lalu. Di Indonesia, jumlah kematian akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok mencapai 190.260 orang. Penelitian menunjukkan bahwa iklan rokok, promosi, dan sponsor adalah pendorong epidemi global ini," kata Ketua IAKMI, Kartono Muhammad, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013). Pernyataan itu terkait dengan Hari Tembakau Sedunia pada 31 Mei 2013.

Menurut Kartono, belanja iklan rokok yang menghabiskan sebanyak Rp 2 triliun menyebabkan prevalensi remaja laki-laki yang merokok meningkat tiga kali lipat, yakni sebesar 37,3 persen dari tahun 1995 hingga 2007.

http://health.kompas.com/read/2013/05/29/16545538/Larang.Total.Iklan.dan.Sponsor.Rokok

Data dari Tobacco Control Support Center menyebutkan jumlah perokok remaja usia 15 hingga 19 tahun atau usia sekolah SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi meningkat 12,9 persen dalam kurun waktu 15 tahun (1995-2010). Peningkatan terbesar terutama pada remaja laki-laki, dari 13,7 persen menjadi 38,4 persen. Sedangkan pada remaja perempuan meningkat dari 0,3 persen menjadi 0,9 persen.

Menurut Arist, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), iklan rokok sudah tidak terlalu berefek pada orang yang sudah merokok lebih dari 10 tahun. Biasanya mereka sudah loyal terhadap satu merek tertentu.

"Maka iklan rokok lebih menarik bagi remaja dan anak yang masih coba-coba merokok," ujarnya dalam diskusi Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2013 yang diadakan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Kamis (30/5/2013) di Jakarta.

Survei yang dilakukan KPAI pada 10.000 remaja dan anak beberapa waktu lalu menunjukkan 93 persen anak melihat iklan rokok dari tayangan televisi. Lima puluh persen dari baliho di jalan, dan 73 persen dari sponsor acara.

Dalam kesempatan yang sama, ketua Komnas Pengendalian Tembakau dr. Prijo Sidipratomo mengatakan, iklan rokok sangat mempengaruhi ketertarikan remaja dan anak untuk merokok. Penelitian membuktikan bahwa 70 persen anak muda yang melihat iklan rokok terpengaruh untuk merokok.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Ezki Suyanto mengatakan, meskipun iklan rokok hanya boleh ditayangkan di televisi melebihi jam 21.30, namun iklan rokok yang cenderung kreatif dan menujukkan nilai kebersamaan dan kepahlawanan dapat menarik remaja dan anak.

http://health.kompas.com/read/2013/05/30/17032184/Remaja.Mudah.Tergoda.Iklan.Rokok.

Keluarga masih miskin menjadi pasar potensial sepanjang waktu dari produsen rokok di Indonesia. Sebanyak 74 persen keluarga miskin di wilayah perkotaan adalah perokok aktif. Selain itu, belanja rokok menempati peringkat kedua sebesar 22 persen, seteleh belanja besar sebanyak 19 persen.

Hal itu dipaparkan Ketua Lentera Anak Indonesia Lisda Sundari dalam konferensi pers bertema "Larang Total Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok" yang diselenggarakan dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei, di Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Menurut Lisda, fenomena tersebut terjadi karena merokok dianggapa sebagai bentuk rekreasi termurah yang bisa didapatkan oleh perokok dari keluarga miskin. "Jadi segmentasi inilah yang juga  merupakan sasaran dari iklan rokok," kata Lisda.

http://health.kompas.com/read/2013/05/29/20551852/Keluarga.Miskin.Sasaran.Potensial.Produsen.Rokok.

Seperlima pria di negara miskin adalah perokok. Sementara itu, jumlah wanita yang merokok di usia muda terus meningkat. Demikian menurut hasil studi yang dimuat dalam jurnal The Lancet mengenai pola perokok secara global.

Penelitian juga mengungkapkan ada perbedaan yang besar mengenai jumlah perokok berdasarkan gender dan negara. Perbedaan lain adalah akses terhadap paraturan anti rokok dan terapi.

"Meskipun sejak 2008 1,1 miliar orang telah terlindungi berkat adaptasi peraturan pengendalian tembakau, tetapi 83 persen populasi dunia belum memiliki kebijakan tersebut," kata Gary Giovino dari Universitas Buffalo School of Public Health and Health Profession di New York, yang memimpin studi ini.

Dalam penelitian yang dilakukan Giovino, ia membandingkan pola perokok berusia 15 tahun ke atas di negara maju dan negara ekonomi lemah. Sebagai perbandingan digunakan data perokok di dari Amerika Serikat dan Inggris.

Negara dengan jumlah perokok terbanyak adalah China (301 juta), diikuti India (275 juta). Mayoritas adalah laki-laki (41 persen), sementara wanita hanya sekitar 5 persen. Jumlah perokok wanita paling banyak ada di negara Polandia (25 persen), Inggris (21 persen), dan AS (16 persen).

Mayoritas perokok (64 persen) memilih produk rokok industri, sementara di negara India dan Banglades kebanyakan mengunyah daun tembakau.

Menanggapi hasil penelitian tersebut, para pakar menyebutkan setiap negara seharusnya menginvestasikan dana lebih banyak untuk program pengendalian tembakau. Di negara miskin, dari setiap penghasilan 9.100 dollar Amerika pajak tembakau, hanya sekitar 1 dollar yang dipakai untuk pengedalian tembakau.

http://health.kompas.com/read/2012/08/17/11014035/Perokok.Lebih.Banyak.di.Negara.Miskin

PEROKOK PASIF BERESIKO BERPERILAKU AGRESIF

Jauhkanlah anak-anak dari paparan asap rokok. Anak yang sejak bayi sering terpapar asap rokok bersiko tumbuh menjadi anak yang lebih agresif secara fisik dan antisosial.

Demikian kesimpulan penelitian yang dilakukan Linda Pagani dan Caroline Fitzpatrick dari University of Montreal, Kanada, yang bekerja sama dengan rumah sakit CHU Sainte-Justine. Penelitian dipublikasikan pada jurnal Epidemiology and Community Health.

"Asap yang dihisap oleh perokok pasif jauh lebih berbahaya dibanding asap yang dhisap langsung oleh perokok. Diperkirakan 40 persen anak di seluruh dunia menjadi perokok pasif," kata Pagani.

Paparan asap rokok pada tahun awal kehidupan anak sangat berbahaya karena otaknya masih dalam tahap perkembangan.

Pagani melakukan penelitian menggunakan data yang diambil dari 2.055 anak sejak lahir sampai berusia 10 tahun.

Data juga termasuk laporan orang tua dan guru terkait paparan asap rokok, serta anak itu sendiri tentang perilaku di sekolah.

Ternyata anak-anak yang terpapar asap rokok, meski berlangsung sementara, akan menjadikan anak lebih agresif. Agresifitas semakin meningkat bersamaan dengan usia yang semakin dewasa.

Walaupun belum ada sebab ilmiah yang menghubungkan agresifitas dan asap rokok, namun uji statistik sudah membuktikannya. Anak yang terpapar asap rokok menunjukkan kecenderungan perilaku agresif.

Penelitian tersebut akan dilanjutkan untuk melihat apakah asap rokok akan terus mempengaruhi perilakunya sampai dewasa.

Penelitian biologis mengenai efek rokok pada otak menyebutkan, perokok pasif menghirup sampai 85 persen asap sampingan dari rokok dan sisanya dihirup oleh si perokok sendiri.

Asap sampingan dinilai lebih beracun karena konsentrasi polutannya lebih tinggi. Paparan asap ini yang terlalu sering pada ibu hamil bisa menyebabkan gangguan sistem saraf sehingga bayi lahir dengan berat rendah dan pertumbuhan otak yang lambat.

http://health.kompas.com/read/2013/05/24/14014822/Jadi.Perokok.Pasif.Anak.Lebih.Agresif

Ruang Bebas Rokok Belum Tentu Bebas Risiko

Meski saat ini semakin banyak gedung atau bangunan yang membuat aturan melarang rokok, namun umumnya tetap disediakan ruang rokok khusus. Padahal, partikel dari rokok di ruang rokok itu bisa menyebar ke ruangan-ruangan lain yang sebenarnya bebas asap rokok.

Sebuah studi baru dari San Diego State University menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi perokok pasif meski ia berada di ruangan bebas rokok. Hal tersebut terutama jika seseorang berada di bangunan atau gedung yang belum memberlakukan larangan merokok secara menyeluruh.

Dalam riset tersebut ditunjukkan, seseorang yang berada di sebuah bangunan yang memberlakukan larangan merokok secara parsial memiliki kadar kontaminan dari tembakau dan nikotin yang lebih tinggi dalam tubuhnya.

"Senyawa dari asap rokok bergerak dengan cepat ke seluruh bangunan," ujar penulis studi Georg E. Matt. Senyawa bergerak melalui jendela, celah-celah dinding, ventilasi, hingga terbawa di pakaian dan rambut orang.

Meskipun studi ini tidak membahas tentang bahaya menjadi perokok pasif bagi kesehatan tubuh, namun studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahaya terpapar asap rokok. Paparan asap rokok dapat menyebabkan kerusakan DNA yang memicu jenis-jenis kanker tertentu.

Selain itu, imbuh Matt, risiko penyakit tertentu seperti asma dan penyakit pernapasan lainnya juga meningkat akibat terpapar asap rokok, meskipun hanya sebagai perokok pasif.

Maka untuk terhindar dari risiko kesehatan tersebut, Matt menyarankan untuk memilih bangunan yang benar-benar terbebas dari asap rokok.

http://health.kompas.com/read/2013/05/28/12421938/Ruang.Bebas.Rokok.Belum.Tentu.Bebas.Risiko

PEROKOK TIDAK DITANGGUNG

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berencana mengeluarkan peraturan untuk tidak menanggung biaya pengobatan pasien yang sakit karena merokok lewat Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Rencana itu disampaikan pada Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Rabu (23/1), di Jakarta. Rencana akan dibahas dengan Menteri Dalam Negeri dan diharapkan bisa segera diterapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 10-13, setiap orang berhak mendapatkan kesehatan, juga informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang. Namun, setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat.

Menurut Nafsiah, pemerintah telah bertahun-tahun menginformasikan bahaya merokok. Meski demikian, masih ada orang yang secara sadar memilih merokok. Pertanyaan moralnya, ”Berhakkah orang seperti itu mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)?”

Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2010, total pengeluaran untuk tembakau Rp 245,41 triliun. Rinciannya, pembelian rokok Rp 138 triliun, biaya pengobatan penyakit akibat rokok Rp 2,11 triliun, kehilangan produktivitas Rp 105,3 triliun. Pendapatan negara dari cukai tembakau hanya Rp 55 triliun.

Nafsiah meminta semua tenaga kesehatan, pengelola Jamkesmas, dan PT Asuransi Kesehatan mencatat jumlah pasien yang sakit akibat merokok. Data akan digunakan untuk menganalisis jumlah dana pengobatan pasien perokok.

Hery Chariansyah, Direktur Eksekutif Lentera Anak Indonesia, Kamis, menyatakan, PP No 109/2012 belum memberikan perlindungan optimal pada anak dari bahaya rokok. Salah satu kelemahan PP adalah masih membolehkan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

http://health.kompas.com/read/2013/01/25/07434441/Perokok.Tidak.Ditanggung

MOTIVASI MEMEGANG PERANAN

Mengatasi adiksi nikotin alias kecanduan zat yang terkandung dalam rokok harus berbasis medis sebagaimana penanganan adiksi heroin dan kokain. Namun, agar berhasil, motivasi memegang peran penting.

Menurut Agus Dwi Susanto, dokter spesialis paru dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI)-RS Persahabatan, Jakarta, Rabu (8/5), di Jakarta, pasien yang ingin berhenti merokok diberi konseling, hipnotis, dan terapi farmakologi dengan obat tertentu.

Agus yang menangani pasien di Klinik Berhenti Merokok RS Persahabatan menekankan, hal terpenting adalah motivasi pasien berhenti merokok. ”Tanpa itu, upaya apa pun tidak akan membuahkan hasil,” katanya.

Dokter spesialis kedokteran jiwa dari klinik yang sama, Tribowo T Ginting, mengatakan, rokok menyebabkan adiksi karena menimbulkan rasa nyaman. Efek yang ditimbulkan rokok seperti efek morfin sehingga orang selalu melakukan berulang.

Perilaku orang di sekitar dan paparan iklan rokok yang menyugesti bahwa merokok itu macho, kata Tribowo, menjadi faktor pendorong.

Faktor genetik turut berperan dalam adiksi. ”Ada gen tertentu pada orang-orang tersebut yang membuat mereka lebih mudah kecanduan,” katanya.

Senada dengan Agus, Tribowo menyatakan, motivasi berperan penting dalam keberhasilan upaya berhenti merokok. Dukungan keluarga juga sangat membantu, misalnya mengingatkan agar tidak merokok dan menghindarkan hal yang mendorong untuk merokok, termasuk tidak menyediakan asbak.

Berdasar data Riset Kesehatan Dasar tahun 2010, secara nasional prevalensi perokok tahun 2010 adalah 34,7 persen. Prevalensi perokok tertinggi pada kelompok umur 25-64 tahun, yakni 37-38,2 persen. Pada kelompok umur 15-24 tahun, yang merokok setiap hari mencapai 18,6 persen.

http://health.kompas.com/read/2013/05/10/09395080/Untuk.Sembuh.dari.Adiksi.Rokok.Motivasi.Pegang.Peran

Peringatan bergambar di bungkus rokok berupa gambar-gambar "seram" seperti kanker mulut dan tenggorokan, dinilai lebih efektif untuk mengurangi keinginan merokok dibanding peringatan lewat tulisan.

Demikian kesimpulan para peneliti yang menyelidiki reaksi lebih dari 3.300 perokok terhadap efek dari peringatan bergambar di bungkus rokok.

Para perokok mengatakan bahwa peringatan bergambar lebih kredibel, memiliki dampak lebih besar dan menyebabkan munculnya keinginan berhenti merokok secara kuat dibanding peringatan berbentuk tulisan.

Dampak yang lebih kuat dari peringatan bergambar itu dirasakan oleh mayoritas responden dari berbagai kelas sosial dan etnis.

"Menggunakan peringatan bergambar adalah cara yang efektif dan efisien untuk mengomunikasikan risiko dari penggunaan tembakau," kata ketua peneliti Vish Viswanath, dari Harvard School of Public Health.

Peringatan berupa tulisan dianggap tidak akan terlalu diperhatikan para perokok.

http://health.kompas.com/read/2013/01/18/12131230/Foto.Seram.di.Bungkus.Rokok.Lebih.Efektif.dari.Tulisan

Bila Anda seorang perokok dan masih mencari cara untuk mengatasi kecanduan rokok, nasihat yang satu ini mungkin dapat dipertimbangkan.  Luangkanlah waktu untuk berolahraga secara rutin selama beberapa menit setiap hari! Selain menyehatkan, aktivitas membakar kalori ini ternyata juga membantu mengurangi kecanduan tembakau.    

Penelitian terbaru para ilmuwan di George Washington University School of Public Health and Health Services (SPHHS) membuktikan,

aktivitas fisik terbukti mampu mengurangi kecenderungan untuk menghisap rokok, khususnya di kalangan remaja. Berolahraga selama 30 menit dapat meningkatkan kemungkinan untuk melupakan kebiasaan merokok.

Menurut studi tersebut, remaja yang mengikuti program latihan fisik berkesempatan lebih besar untuk tidak merokok. "Latihan fisik rutin 30 menit, termasuk jalan kaki selama 20 menit, lebih efektif dibanding penolakan merokok kepada teman satu geng,” kata peneliti SPHHS, Kimberly Horn, EdD.

Dalam riset ini, peneliti melibatkan 233 responden dari 19 sekolah menengah di West Virginia, yang merupakan negara bagian di Amerika Serikat dengan jumlah perokok terbanyak. Berdasarkan data Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hampir 13 persen penduduk West Virginia adalah perokok dengan usia di bawah 18 tahun. Para responden adalah perokok harian yang juga berisiko dalam kegiatan negatif lain. Rata-rata para responden bisa menghisap rokok setengah bungkus per hari atau satu bungkus pada akhir pekan.

Selama masa penelitian, beberapa responden mengikuti kegiatan untuk berhenti merokok, yang dikombinasikan dengan program kebugaran fisik. Sementara responden lain mengikuti program berhenti merokok, yang dikombinasikan dengan ceramah singkat.

Dari hasil penelitian terlihat, remaja dengan aktivitas fisik teratur terbukti lebih mampu mengurangi kebiasaan merokoknya. Para remaja juga diminta meningkatkan waktu atau menambah hari latihan. Penelitian lanjutan ini membuktikan latihan fisik 20-30 menit per hari menjadi waktu yang paling efektif.

Rasa sesak yang timbul akibat merokok selama berolahraga ternyata menimbulkan rasa tidak nyaman. Rasa sesak ini mendorong remaja untuk mengurangi konsumsi merokok. Konsumsi merokok yang menurun ternyata menimbulkan rasa lega saat bernafas, yang membantu remaja menyelesaikan latihan fisiknya.

Penelitian lanjutan masih dibutuhkan untuk melihat hubungan biologis dan kimiawi, antara latihan fisik dan mengurangi kebiasaan merokok. Riset lanjutan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitasnya di negara bagian lain, dan perlakuan untuk tingkat usia perokok yang berbeda. "Namun kami yakin studi ini bisa digunakan untuk promosi gaya hidup sehat, yaitu berhenti merokok dan rajin berolahraga," kata Kimberly.

http://health.kompas.com/read/2013/04/10/14023726/Olahraga.30.Menit.Bantu.Kurangi.Keinginan.Merokok

Dukungan dan Masukan Penyempurnaan Kurikulum 2013

Dukungan dan Masukan Penyempurnaan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013

Tulisan berikut diambil dari kompasiana.com

Kami meyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya  kepada tim pengembang kurikulum yang telah bekerja dengan  baik sehingga menghasilkan  rancangan Kurikulum 2013. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada pemerintah (Kemdikbud) yang telah  menyediakan kesempatan  terbuka untuk menerima respons dari berbagai pihak.

Kami adalah:

1.            Himpunan Sarjana  Bimbingan dan Konseling Indonesia (HSBKI)

2.            Forum Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (F-MGBKI)

3.            Forum Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Indonesia (FK- JBKI)

4.            Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)

5.            Ikatan Pendidik dan Supervisi Konseling (IPSIKON), divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

Kami datang dari berbagai propinsi di Tanah Air, berkumpul di Universitas Pendidikan Indonesia,  memenuhi undangan ketua umum HSBKI  pada hari Minggu 1 Desember 2013 untuk  berdiskusi dalam rangka memberi dukungan dan masukan bagi penyempurnaan Kurikulum 2013.

Tulisan ini berisi dua pesan utama;  yaitu (1) pemahaman dan dukungan kami  terhadap pengembangan Kurikulum 2013,  dan  (2)  masukan tentang peneguhan posisi dan arah  layanan Bimbingan dan Konseling (BK) untuk mengoptimalkan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi utuh pendidikan nasioal.

DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013

Setelah membaca dan berdiskusi tentang rancangan Pengembangan Kurikulum 2013, maka dengan ini kami MENYATAKAN DUKUNGAN DAN KOMITMEN PENGAWALAN TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 dengan alasan sebagai berikut.

1. Kurikulum 2013 memiliki spirit yang kuat untuk pemulihan fungsi dan arah pendidikan kea rah yang lebih sesuai dengan pasal 3 UU NO 20/2003, yang   mengamanahkan bahwa  watak dan peradaban bangsa  yang  sesuai dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi tujuan eksistensial pedidikan, yang melandasi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan kolektif-kultural pendidikan, yang diejawantahkan melalui pengembangan potensi  peserta didik sebagai tujuan individual pendidikan. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik untuk sukses dalam mengadapi berbagai tuntutan dan tantangan kehidupan di era globalisasi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Kurikulum 2013 secara tegas menitikberatkan pada pencapaian kompetensi sikap, ketarampilan dan pengetahuan sebagai suatu keutuhan. Kurikulum 2013 menekankan pada  keterpaduan sikap, keterampilan dan pengetahuan sebagai kompetensi utuh yang harus dicapai oleh peserta didik. Tidak memisahkan antara mata pelajaran dangan muatan lokal, Tidak memisahkan antara pendidikan akademik dan pendidikan karakter karena keduanya dipandang sebagai suatu keutuhan yang harus memberikan  kemaslahatan bagi bangsa. Sementara dalam kurikulum sebelumnya, keterpaduan  sikap,  keterampilan dan pengetahuan, belum terakomodasi dengan baik. Demikian pula keterpaduan  kompetensi perkembangan (nilai-nilai karakter, keseimbangan antara soft dan hardskills,kewirausahaan, dan belajar aktif sesuai dengan tuntutan zaman).

3.Kurikulum 2013 memiliki spirit yang kuat untuk memulihkan proses pendidikan sebagai proses pembelajaran yang mendidik sebagai wahana pengembangan kehidupan yang demokrtais, karakter dan pengembangan kemandirian sebagai softskills, serta penguasaan sains dan teknologi dan seni sebagai hardskills.Capaian pendidikan merupakan interaksi yang fungsional antara efektivitas pembelajaran kurikulum (x) dan pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi (y) dengan lama pembelajaran di sekolah(z). Kurikulum 2013 menuntut profesionalitas guru yang baik, yang mampu mengembangkan  strategi pembelajaran yang dapat menstimulasi peserta didik untuk belajar lebih aktif disertai dengan penambahan jam belajar di sekolah agar peserta didik mencapai kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan secara utuh. Peserta didik harus dipandang sebagai pemikir yang aktif dalam proses mengembangkan potensi dan mewujudkan diri yang selalu terjadi dalam situasi sosial.

4. Kurikulum 2013 juga menekankan penilaian berbasis proses dan output. Ini berarti ukuran keberhasilan pendidikan tidak berhenti pada akumulasi fakta dan pengetahuan sebagai hasil dari ekspose didaktis yang diukur dengan angka hasil ujian tetapi juga bagaimana hasil itu diupayakan. Kurikulum 2013  tidak menyederhanakan upaya  pendidikan sebagai pencapaian target-target kuantitatif  berupa angka-angka  hasil ujian  sejumlah mata pelajaran akademik saja, tanpa penilaian proses atau upaya yang dilakukan oleh peserta didik. Kejujuran, kerja keras dan disiplin adalah hal yang tidak boleh luput dari penilaian proses. Hasil penilaian juga harus serasi dengan perkembangan akhlak dan karakter peserta didik sebagai individu, sebagai mahluk sosial, sebagai warga negara dan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan makna utuh pendidikan yang ditegaskan  di dalam UU N0. 20/2003 Pasal 1 ayat 1.

5. Di dalam Kurikulum 2013 secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala  pasca penilaian, terutama bagi peserta didik yang belum mencapai batas kompetensi yang ditetapkan. Kurikulum 2013 mengakui dan menghormati adanya perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik. Tidak semua peserta didik  memiliki kemampuan da kecepatan yang sama dalam mencapai  kompetensi yang ditetapkan.  Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi utuh sesuai dengan  kemampuan dan kecepatan belajarnya adalah prinsip pendidikan yang paling fundamental. Kurikulum 2013 lebih sensitif dan  respek terhadap perbedaan kemampuan dan kecepaan belajar peserta didik.

6. Kurikulum 2013 memberikan peluang yang lebih terbuka kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan berbagai  potensi yang dimilikinya secara fleksibel tanpa dibatasi dengan sekat-sekat penjurusan yang terlalu kaku di SMA. Dengan penambahan jam belajar di sekolah.  Peghapusan penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA adalah langkah yang sangat startegis mengingat dalam proses globalisasi, plastisitas dan fleksibilitas berfikir sangat dibutuhkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan, peluang dan persoalan kehidupan yang kompleks. Dalam situasi dunia seperti sekarang dan ke depan, peserta didik akan selalu dihadapkan pada alternatif pilihan yang rumit disertasi dengan ketergantungan antar individu dan antar kelompok yang  semakin kuat. Oleh sebab itu peserta didik dituntut untuk terus-menerus belajar lebih bermakna, aktif membuat pilihan terbaik. Di dalam proses belajarnya itu, peserta didik  akan lebih banyak berlangsung secara kolektif, kooperatif dan kolaboratif. Gaya belajar ini menjadi ciri dari proses belajar dalam kehidupan global.

7. Kurikulum 2013 memberikan penambahan jam belajar siswa di sekolah bagi peserta didik dapat dimanfaatka untuk pengayaan belajar bagi mereka yang telah mencapai kompetensi, dan merupakan   perbaikan kompetensi bagi yang belum mencapai batas kompetensi yang ditetapkan. Waktu tutorial dapat dimanfaatkan untuk pengembangan potensi dan peminatan. Optimalisasi potensi  peserta didik dengan penambahan jam belajar dan tutorial di sekolah tidak akan efektif jika hanya  dilakukan oleh guru mata pelajaran tanpa kolaborasi yang baik terutama dengan konselor dan orang tua. Kurikulum 2013 dengan demikian menuntut adanya  kolaborasi yang baik antara guru, konselor dan orang tua/wali.

PENEGUHAN POSISI DAN ARAH LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  DALAM KURIKULUM 2013

Untuk maksud mengoptimalkan potensi keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan utuh pendidikan Nasional, berikut dikemukakan masukan  tentang Peneguhan Posisi dan Arah Layanan Bimbingan dan Konseling  bagi penyempurnaan Kurikulum 2013.

1. Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling

Bimbingan adalah upaya/proses paling inti dari setiap ikhtiar pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Dalam ketiga bentuk pendidikan tersebut, proses bimbingan (guidance) dipastikan selalu melekat di dalamnya. Berbeda dengan upaya pendidikan yang lain, misalnya  pengajaran bidang studi yang tidak selalu harus ada di dalam setiap betuk pendidikan tersebut.

Bimbingan haikatnya merupakan  proses memfasilitasi pengembangan nilai-nilai inti karakter melalui proses interaksi yang empatik antara konselor (guru bimbinga dan konseling) dengan  peserta didik  dimana konselor membantu peserta didik untuk mengenal  kelebihan dan kelamahan dalam berbgai aspek perkembangan dirinya, memahami peluang dan tantangan yang ditemukan di lingkungannya  serta mendorong penumbuhan kemandirian peserta didik (konseli) untuk mengambil berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya secara bertanggung jawab untuk mampu mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, bahagia serta peduli terhadap kemaslahatan umat manusia.

Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah, bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum (perundang-undangan) atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya dalam aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral-spiritual.

Di manapun proses pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses perkembangan, karena setiap peserta didik adalah seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (on-becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan (guidance) agar memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya dan lingkungannya serta  pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.

Alasan lain adalah adanya perbedaan individual pada peserta didik dan keniscayaan bahwa proses perkembangan peserta didik tidak selalu berlangsung secara mulus, dalam alur yang  lurus,  searah dengan potensi, harapan dan nilai-nilai yang dianut. Dengan kata lain, proses dan dinamika perkembangan itu tidak selalu bebas dari masalah dan tekanan baik internal maupun eksternal.

Perkembangan peserta didik tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, kesenjangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, revolusi teknologi informasi, pergeseran fungsi atau struktur keluarga, dan perubahan struktur masyarakat dari agraris ke industri. Perubahan-perubahan ini  sudah tentu mempengaruhi gaya hidup (life style) warga masyarakat.

Iklim lingkungan kehidupan yang kurang sehat, seperti : maraknya tayangan pornografi di televisi dan VCD; penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras, dan obat-obat terlarang/narkoba yang tak terkontrol; ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga; dan dekadensi moral orang dewasa sangat mempengaruhi pola perilaku atau gaya hidup peserta didik (terutama pada usia remaja) yang cenderung menyimpang dari kaidah-kaidah moral (akhlak yang mulia), seperti: pelanggaran tata tertib Sekolah/Madrasah, tawuran, meminum minuman keras, menjadi pecandu Narkoba atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, seperti: ganja, narkotika, ectasy, putau, dan sabu-sabu), kriminalitas, dan pergaulan bebas (free sex).

Penampilan perilaku remaja seperti di atas sangat tidak diharapkan, karena tidak sesuai dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang dicita-citakan, seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003), yaitu:  (1) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) memiliki pengetahuan dan keterampilan, (4) memiliki kesehatan jasmani dan rohani, (5) memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta    (6) memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif (yang mengharuskan) bagi semua tingkat satuan  pendidikan untuk senantiasa memantapkan proses pendidikannya secara bermutu ke arah pencapaian tujuan pendidikan tersebut.

Dalam abad 21 ini,  setiap peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang  kompleks,  penuh dengan tekanan, paradoks dan ketidakmenentuan. Dalam konstalasi kehidupan seperti ini, setiap peserta didik memerlukan berbagai kompetensi hidup untuk  secara efektif, produktif dan bermaslahat bagi orang lain.

Untuk mengembangkan kompetensi hidup seperti ini  maka sistem pelayanan pendidikan di sekolah yang efektif tidak cukup hanya dengan mengandalkan pelayanan manajemen dan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi saja, tanpa disertai dengan pelayanan bantuan khusus yang lebih bersifat psiko-pedagogis. Tanpa disertai dengan layanan bantuan khusus  (berbasis kepakaran) untuk menghindari perilaku negatif dan pada saat yang sama mampu mengembangkan perilaku normatif dan efektf untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Upaya menangkal dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan seperti disebutkan, adalah dengan mengembangkan potensi peserta didik dan memfasilitasi mereka secara sistematik, terprogram dan kolaboratif untuk mampu mencapai standar kompetensi nilai perkembangan/perilaku atau karakter yang diharapkan. Upaya ini merupakan wilayah garapan bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara proaktif, intensional dan kolaboratif yang diselenggarakan dengan berbasis data perkembangan peserta didik secara komprehensif  dalam berbagai aspek kehidupannya.

Dengan demikian, pendidikan yang bermutu, efektif atau ideal adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu  bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan instruksional dengan mengabaikan bidang bimbingan dan konseling, hanya akan menghasilkan peserta didik yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian.

Sejalan dengan arah dan spirit kurikulum 2013, maka paradigma bimbingan dan konseling di sekolah harus berubah, yaitu dari pendekatan yang berorientasi tradisional, remedial, klinis, dan terpusat pada konselor (guru BK), kepada pendekatan yang berorientasi perkembangan, preventif dan kolaboratif. Pendekatan ini dikenal sebagai bimbingan dan konseling perkembangan (Developmental Guidance and Counseling), atau  bimbingan dan konseling komprehensif (Comprehensive Guidance and Counseling).

Pelayanani bimbingan dan konseling komprehensif didasarkan kepada upaya pencapaian  tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah peserta didik sebagai suatu keutuhan yang diselenggarakan secara intensif dan kolaboratif. Tugas-tugas perkembangan dirumuskan sebagai standar kompetensi perilaku pribadi, sosial dan moral-spriritual yang harus dicapai tiap peserta didik sesuai usia kronologisnya, sehingga pendekatan ini disebut juga sebagai bimbingan dan konseling berbasis nilai-nilai inti karakter. Standar dimaksud adalah standar kompetensi kemandirian yang telah dirumuskan berdasrkan hasil penelitian selama 5 tahun dantelah diimplementasikan di berbagai jenjang dan jalur pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan kolaborasi antara konselor dengan para personal Sekolah/Madrasah lainnya (pimpinan Sekolah/Madrasah, guru-guru, dan staf administrasi), orang tua peserta didik, dan pihak-pihak terkait lainnya (seperti instansi pemerintah/swasta dan para ahli: psikolog dan dokter). Pendekatan ini terintegrasi dengan proses pendidikan di Sekolah/Madrasah secara keseluruhan dalam upaya membantu para peserta didik agar dapat mengembangkan atau mewujudkan potensi dirinya secara utuh, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.

Atas dasar itu, maka  implementasi bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah diorientasikan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi  peserta didik,  yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir; atau terkait dengan pengembangan pribadi peserta didik sebagai makhluk yang berdimensi biopsikososiospiritual (biologis, psikis, sosial, dan spiritual).

2. Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013

Dalam kurikulum sebelumnya (KTSP) posisi dan arah layanan bimbingan dan konseling di sekolah mengalami kemunduran karena adanya kerancuan pemahaman tentang ekspektasi kinerja konselor yang tidak menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan keahiannya, dengan ekspektasi kinerja guru yang menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan keahliannya.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling disekolah merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pendidikan dalam jalur pendidikan formal dan layanan ini meskipun dilakukan oleh pendidik yang disebut sebagai konselor namun ekspektasi kinerja profesionalnya berbeda dengan ekspsktasi kinerja professional yang dilakukan oleh guru. Jika ekspektasi kinerja guru menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan keahliannya maka ekspektasi kinerja konselor tidak demikian.

Ekspektasi kinerja konselor tidak meggunakan materi pelajaran dalam koteks layanan keahliannya (bimbingan dan konseling) melainkan menggunakan proses pengenalan diri konseli (peserta didik) dengan memperhadapkan kekuatan dan kelemahannya dengan peluang dan tantangan yang terdapat dalam ligkungannya, untuk menumbuhkembangkan kemandirian dalam mengambil berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya, sehingga mampu memilih, meraih serta mempertahankan karir (kemajuan hidup) untuk mencapai  hidup yang efektif, produktif, dan sejahtera dalam konteks kemaslahatan umum.

Pemahaman yang rancu terhadap ekspektasi kinerja konselor tersebut, megakibatkan  mutu layanan bimbingan dan konseling mengalami kemunduran, sehigga kerancuan tersebut jelas-jelas telah mencedrai integritas layaan bimbingan dan konseling karena layanan ahli yang dilaksanakan oleh konselor ditarik ke wilayah layanan ahli keguruan dan diganti dengan ‘pengembangan diri’ yang maknanya direduksi sebagai pengembangan bakat dan minat siswa, dimana bimbingan da konseling diposisikan sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu guru mata pelajaran dinapikan peranannya dalam proses ‘pengembangan diri’ itu.

Bimbingan dan konseling merupakan  upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi peserta didik  mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku efektif, pengembangan lingkungan perkembangan, dan peningkatan keberfungsian individu di dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan perkembangan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan perkembangan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungannya, membelajarkan individu untuk mengembangkan, memperbaiki, dan memperhalus perilaku.

Keberadaan Bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1964, ketika diberlakukan “Kurikulum Gaya Baru.” Bimbingan dan Penyuluhanpada waktu itu dipandang sebagai unsur pembaharuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.  Sejak diberlakukan Kurikulum Tahun 1975, pelayanan bimbingan dan penyuluhan telah dijadikan sebagai bagian integral dari keseluruhan upaya  pendidikan. Petugas yang secara khusus melaksanakan pelayanan Bimbingan dan konseling disebut Guru Bimbingan dan Penyuluhan (Guru BP).

Posisi bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal seperti tertera pada Gambar 1, mengindikasikan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan. Dengan demikian, posisi guru pembimbing sejajar dengan guru bidang studi dan administrator  Sekolah/Madrasah. Demikian pula dalam Permendiknas No. 22/2006  menempatkan pelayanan bimbingan dan  konseling sebagai bagian integral dari standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sejak diberlakukannya kurikulum 1994, sebutan untuk Guru BP berubah menjadi  Guru Pembimbing, sebutan resmi ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnyaserta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya antara lain mengandung arahan dan ketentuan  pelaksanaan pepelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah oleh guru kelas di SD dan guru pembimbing di SLTP dan SLTA. Walaupun kedua aturan tersebut  mengandung hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling, namun tugas itu dinyatakan sebagai tugas guru (dengan sebutan guru pembimbing) dan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tugas  konselor. Hal ini dapat dipahami karena sebutan konselor belum ada dalam perundangan.

Penggunaan sebutan guru, sangat merancukan konteks tugas guru yang mengajar dan konteks tugas konselor  sebagai penyelenggara pelayanan ahli bimbingan dan konseling. Guru pembimbing yang pada saat ini ada di lapangan pada hakikatnya melaksanakan tugas sebagai  konselor, namun sering diperlakukan dan diberi tugas layaknya guru mata pelajaran. Apabila tidak digariskan penegasan dan pencermatan yang benar, kerancuan seperti ini bisa muncul kembali dari Permendiknas No. 22/2006, karena payung Standar Isi sebagai dasar pengembangan KTSP pada dasarnya menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja guru dan bukan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

Perlu ditegaskan bahwa bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks  adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan pelayanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik. (Naskah Akademik ABKIN, Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, 2007).

Gambar 1. Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

Merujuk pada UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebutan untuk guru pembimbing dimantapkan menjadi ’Konselor.” Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan instruktur  (UU No. 20/2003, pasal 1 ayat 6). Pengakuan secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara tenaga pendidik satu dengan yang lainnya tidak menghilangkan arti bahwa setiap tenaga pendidik, termasuk konselor, memiliki konteks tugas, ekspektasi kinerja, dan setting pelayanan spesifik yang mengandung keunikan dan perbedaan.

Dalam konteks tersebut, hasil studi lapangan (2007) menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah sangat dibutuhkan, karena banyaknya masalah peserta didik di Sekolah/Madrasah, besarnya kebutuhan peserta didik akan pengarahan diri dalam memilih dan mengambil keputusan, perlunya aturan yang memayungi pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah, serta perbaikan tata kerja baik dalam aspek ketenagaan maupun manajemen.

1. Kolaborasi Konselor, Guru  dan Orang Tua dalam Pengembangan Kemandirian sebagai Nilai Inti Karakter

Pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan membantu peserta didik dalam pengenalan diri, pengenalan lingkungan dan pengambilan keputusan, serta memberikan arahan terhadap perkembangan peserta didik; tidak hanya untuk peserta didik bermasalah tetapi menyangkut seluruh peserta didik. Pelayanan bimbingan dan konseling tidak terbatas pada peserta didik tertentu  atau yang perlu  ‘dipanggil’  saja”, melainkan untuk seluruh peserta didik (Guidance and counseling for all).

Di dalam Permendiknas No. 23/2006 dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik  yang harus dikembangkan melalui  pepelayanan bimbingan dan konseling adalah Standar Kompetensi Kemandirian (SKK) untuk mewujudkan diri (self actualization)dan pengembangan kapasitasnya (capacity development) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian. Dalam hal ini kerjasama antara konselor dengan guru merupakan suatu keharusan. Persamaan, keunikan, dan  keterkaitan wilayah pelayanan guru dan konselor dalam konteks pencapaian standar kompetensi peserta didik disajikan pada gambar 2.

Gambar 2. Kesamaan dan Keunikan Wilayah Kerja Konselor dan  Guru

Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh guru, konselor, dan tenaga pendidik lainnya sebagai mitra kerja, sementara itu masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam hubungan fungsional kemitraan (kolaboratif) antara konselor dengan guru, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan (referal).

Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada konselor untuk penanganannya, demikian pula masalah yang ditangani konselor dirujuk kepada guru untuk menindaklanjutinya apabila itu terkait dengan proses pembelajaran bidang studi. Masalah kesulitan belajar peserta didik sesungguhnya akan lebih banyak bersumber dari proses pembelajaran itu sendiri. Ini berarti bahwa di dalam pengembangan dan proses pembelajaran bermutu, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling perlu mendapat perhatian  guru, dan sebaliknya, fungsi-fungsi pembelajaran bidang studi perlu mendapat perhatian konselor.

Perlu ditegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling diperuntukan bagi semua  (guidance and counseling for all) dan oleh karena itu tidaklah tepat jika orientasinya hanya kepada pemecahan masalah, melainkan mencakup orientasi pengembangan (developmental) dan pemeliharaan (maintanance) secara menyeluruh. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya memfasilitasi perkembangan individu (dalam aspek pribadi, sosial, pendidikan, karir) ke arah kemandirian (dalam hal menetapkan pilihan, mengambil keputusan, dan tanggung jawab atas pilihan dan keputusan sendiri) untuk meujudkan diri (self-realization) dan pengembangan kapasitas (capacity development).

Prinsip bimbingan dan konseling untuk semua mengandung arti bahwa target populasi layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal termasuk para peserta didik yang berbakat dan berkebutuhan khusus terutama yang memiliki kecakapan intelektual normal.  Layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus akan amat erat kaitannya dengan kegiatan hidup sehari-hari (daily living activities)  yang tidak  terisolasi dari konteks. Oleh karena itu   layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus merupakan layanan intervensi tidak langsung yang akan lebih terfokus pada upaya mengembangkan lingkungan perkembangan (inreach maupunoutreach) bagi kepentingan fasilitasi perkembangan peserta didik, yang akan melibatkan banyak pihak di dalamnya terutama guru pendidikan khusus dan orang tua.

Demikian pula bimbingan dan konseling bagi anak berbakat,  tidak  diperlakukan dan  dipandang sebagai upaya yang luar biasa, melainkan dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan   tujuan pendidikan nasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun individual. Oleh karena itu, pencapaian prestasi luar biasa misalnya prestasi dalam olimpiade fisika, olimpiade matematika dan dalam berbagai mata pelajaran lain, sejajar dengan keberbakatan bidang olah raga, misalnya   bulutangkis, tinju, catur, yang memang memerlukan takaran latihan di atas yang diperlukan oleh peserta didik pada umumnya.

Di bidang pendidikan pada umumnya, sebagai hasil pendidikan nasional, diharapkan akan dihasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat yang dituntun keimanan, yang menghargai keragaman dalam kehidupan berbangsa yang bhineka, akrab dan fasih iptek serta menguasai soft skills, dan bugar scara fisik di samping memiliki kebiasaan hidup sehat.

1. Fokus dan Kerangka Program Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013

Konteks tugas konselor dalam pendidikan adalah dalam proses pengenalan diri oleh pesera didik (konseli) beserta peluang dan tantangan yang ditemukanya  dalam lingkungan, sehingga memfasilitasi penumbuhan kemandirian peserta didik dalam mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya (belajar, pribadi, sosial dan karir) dalam rangka mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan bahagia serta peduli kepada kemaslahatan umum, melalui berbagai upaya yang dinamakan pedidikan.

Dengan demikian fokus layanan  bimbingan dan konseling di sekolah adalah menumbuh-kembangkan kompetensi kemandirian sebagai nilai inti karakter. Dalam konteks ini, perlu dikembangkan (a) sikap dan berperilaku baik, jujur dan etis; (b) belajar bertanggungjawab; (c) disiplin, kerja keras dan efisien; (d) kesadaran kultural sebagai warganegara, seperti peduli, toleran, saling menghargai dsb,  (e) peningkatan pengetahuan dan keterampilan hidup sesuai dengan tinkat perkembangan.

Program bimbingan dan konseling di sekolah bukan merupakan aktivitas ekstrakurikuler melainkan merupakan suatu program yang secara sistematis diarahka untuk mengoptimalkan  pencapaian kompetensi perkembangan setiap peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar dan karirnya secara utuh dimana nilai inti karakter melekat di dalam semua bidang layanan tersebut.

Dengan mengingat konteks tugas, ekspektasi kinerja, dan target populasi layanan bimbingan dan konseling, sebagai layanan ahli,  seorang konselor memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara komprehensif, yang berorientasi pengembangan dan pemeliharaan karakter, dan melayani seluruh peserta didik, dengan kerangka program kerja utuh yang meliputi komponen-komponen sebagai  berikut.

Komponen Layanan Dasar/Umum, yaitu layanan yang bersifat antisipatoris, preventif dan pengembangan. Layanan ini diperuntukan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Layanan dasar  diarahkan untuk pengembangan kompetensi perkembangan sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangannya peserta didik. Layanan ini dapat dilakukan oleh konselor sendiri maupun dengan kolaborasi antara konselor, guru orang tua atau pakar yang berada di luar sekolah.  Bentuk layanan yang diupayakan antara lain:

(1)  Penghimpunan data setiap peserta didik (hasil asesmen tes dan nontes) dalam  berbagai aspek perkembangan seperti data demografis, hasil belajar, bakat, minat, kecerdasan, kepribadian, kebiasaan belajar dan jaringan hubungan sosial;

(2)  Bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok yang diselenggarakan secara regular dan terjadual dengan menggunakan metode dan teknik khas bimbingan dan konseling yang menarik, interaktif, menyenangkan, dan reflektif.

(3)  Topik-topik yang dibahas atau dilatihkan dirancang sesuai hasil needs assessment sehingga relevan dengan kebutuhan BK yang dialami peserta didik. Topik yang diangkat seperti sikap dan keterampilan studi/belajar, pemecahan masalah, hubungan sosial, keterampilan komunikasi yang efektif, negosiasi dan manajemen konflik, pengembngan sikap toleran, kepercayaan diri, konsep diri, pengendalian emosi, kerja sama, perilaku etis, kreativitas, disiplin, Say No to Drugs, dan sebagainya.

(4)  Penggunaan instrumen bimbingan dan konseling untuk asesmen perkembangan dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk implementasi komponen ini. Dalam hal tertentu guru bisa ambil bagian untuk mendukung pencapaian kompetensi belajar peserta didik melalui pengembangan nuturant effect pembelajaran

Komponen Layanan Responsif, yaitu layanan yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik memecahkan masalah (pribadi, sosial, akademik, karir) yang dihadapinya pada saat ini dan memerlukan pemecahan segera. Penggunaan instrumen pengungkapan masalah diperlukan untuk  mendeteksi masalah apa yang perlu dientaskan. Di sinilah layanan konseling individual maupun kelompok diperlukan dengan segala perangkat pendukungnya.

Komponen Layanan Perencanaan Individual, yaitu layanan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta didik secara individual di dalam merencanakan masa depannya berkenaan dengan kehidupan akademik maupun karir. Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan segala karakteristiknya dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki peserta didik amat diperlukan sehingga peserta didik mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi   diperlukan di dalam implementasi layanan ini.

Layanan Pendukung, yaitu kegiatan yang terkait dengan dukungan manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), kolaborasi atau konsultasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu peserta didik, pelatihan pembelajaran bernuansa Bimbingan dan Konseling bagi Guru Bidang Studi, termasuk pengembangan kemampuan konselor secara berkelanjutan sebagai profesional.

Sebagai pedoman umum dalam pengembangan komponen program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka proporsi layanan bimbingan dan konseling dalam Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut.

BENTUK LAYANAN          SD           SMP       SMA/SMK

Layanan Dasar   35  – 45 %            25 – 35 %             15 – 25 %

Layanan Responsif          30 – 40 %             30- 40 %               25 – 35 %

Layanan Perencanaan Individual               15 – 10 %             15 – 25 %             25 – 35 %

Layanan Suportif  dan Kolaboratif             10 – 15 %             10 – 15 %             15 – 20 %

Dengan rasio Konselor: Peserta didik = 1:150 dan dengan beban tugas 24 jam/minggu maka perhitungan ekuwivalensi tugas konselor 24 jam dan 150 siswa perminggu adalah sebagai berikut.

BENTUK LAYANAN BIMBINGAN                PEMBAGIAN WAKTU PELAYANAN DI SMA/SMK

Layanan Dasar   25 % X 24 Jp = 6 Jp Tatap Muka Kelas Terjadwal

Layanan Responsif          30 % X 24 Jp = 7 Jp, Bimbingan Kelompok dan Konseling Individual

Layanan Perencanaan Individual               30 % X 24 Jp = 7 Jp Bimbigan/ Konsultasi Perencanaan Akademik, Karir dan Pribadi

Layanan Suportif dan Kolaboratif              15 % X 24 Jp = 4 Jp Kolaborasi/Konsultasi dengan Orang Tua/Wali kelas

Sasaran kompetensi perkembangan atau kemandirian, dan kerangka program layanan bimbinga dan konseling sudah ada pada buku Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (2008). Untuk selanjutnya pedoman umum tersebut perlu dikembangkan lebih operasional berupa:

1.            Buku Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar.

2.            Buku Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama.

3.            Buku Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas.

4.            Buku Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan.

sumber