Tulisan berikut diambil dari kompasiana.com
Kami meyampaikan apresiasi dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada tim pengembang
kurikulum yang telah bekerja dengan baik
sehingga menghasilkan rancangan
Kurikulum 2013. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada
pemerintah (Kemdikbud) yang telah
menyediakan kesempatan terbuka
untuk menerima respons dari berbagai pihak.
Kami adalah:
1. Himpunan
Sarjana Bimbingan dan Konseling
Indonesia (HSBKI)
2. Forum
Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia (F-MGBKI)
3. Forum
Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Indonesia (FK- JBKI)
4. Ikatan
Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), divisi Asosiasi Bimbingan dan Konseling
Indonesia (ABKIN)
5. Ikatan
Pendidik dan Supervisi Konseling (IPSIKON), divisi Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia (ABKIN).
Kami datang dari berbagai propinsi di Tanah Air, berkumpul
di Universitas Pendidikan Indonesia,
memenuhi undangan ketua umum HSBKI
pada hari Minggu 1 Desember 2013 untuk
berdiskusi dalam rangka memberi dukungan dan masukan bagi penyempurnaan
Kurikulum 2013.
Tulisan ini berisi dua pesan utama; yaitu (1) pemahaman dan dukungan kami terhadap pengembangan Kurikulum 2013, dan
(2) masukan tentang peneguhan
posisi dan arah layanan Bimbingan dan
Konseling (BK) untuk mengoptimalkan keberhasilan peserta didik dalam mencapai
kompetensi utuh pendidikan nasioal.
DUKUNGAN TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013
Setelah membaca dan berdiskusi tentang rancangan
Pengembangan Kurikulum 2013, maka dengan ini kami MENYATAKAN DUKUNGAN DAN
KOMITMEN PENGAWALAN TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 dengan alasan sebagai
berikut.
1. Kurikulum 2013 memiliki spirit yang kuat untuk pemulihan
fungsi dan arah pendidikan kea rah yang lebih sesuai dengan pasal 3 UU NO
20/2003, yang mengamanahkan bahwa watak dan peradaban bangsa yang
sesuai dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila dan UUD 1945
harus menjadi tujuan eksistensial pedidikan, yang melandasi upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagai tujuan kolektif-kultural pendidikan, yang
diejawantahkan melalui pengembangan potensi
peserta didik sebagai tujuan individual pendidikan. Kurikulum 2013
dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik untuk sukses dalam mengadapi
berbagai tuntutan dan tantangan kehidupan di era globalisasi dengan tetap
berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Kurikulum 2013 secara tegas menitikberatkan pada
pencapaian kompetensi sikap, ketarampilan dan pengetahuan sebagai suatu
keutuhan. Kurikulum 2013 menekankan pada
keterpaduan sikap, keterampilan dan pengetahuan sebagai kompetensi utuh
yang harus dicapai oleh peserta didik. Tidak memisahkan antara mata pelajaran
dangan muatan lokal, Tidak memisahkan antara pendidikan akademik dan pendidikan
karakter karena keduanya dipandang sebagai suatu keutuhan yang harus
memberikan kemaslahatan bagi bangsa.
Sementara dalam kurikulum sebelumnya, keterpaduan sikap,
keterampilan dan pengetahuan, belum terakomodasi dengan baik. Demikian
pula keterpaduan kompetensi perkembangan
(nilai-nilai karakter, keseimbangan antara soft dan hardskills,kewirausahaan,
dan belajar aktif sesuai dengan tuntutan zaman).
3.Kurikulum 2013 memiliki spirit yang kuat untuk memulihkan
proses pendidikan sebagai proses pembelajaran yang mendidik sebagai wahana
pengembangan kehidupan yang demokrtais, karakter dan pengembangan kemandirian
sebagai softskills, serta penguasaan sains dan teknologi dan seni sebagai
hardskills.Capaian pendidikan merupakan interaksi yang fungsional antara
efektivitas pembelajaran kurikulum (x) dan pembelajaran siswa aktif berbasis
kompetensi (y) dengan lama pembelajaran di sekolah(z). Kurikulum 2013 menuntut
profesionalitas guru yang baik, yang mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat menstimulasi
peserta didik untuk belajar lebih aktif disertai dengan penambahan jam belajar
di sekolah agar peserta didik mencapai kompetensi sikap, keterampilan dan
pengetahuan secara utuh. Peserta didik harus dipandang sebagai pemikir yang
aktif dalam proses mengembangkan potensi dan mewujudkan diri yang selalu
terjadi dalam situasi sosial.
4. Kurikulum 2013 juga menekankan penilaian berbasis proses
dan output. Ini berarti ukuran keberhasilan pendidikan tidak berhenti pada
akumulasi fakta dan pengetahuan sebagai hasil dari ekspose didaktis yang diukur
dengan angka hasil ujian tetapi juga bagaimana hasil itu diupayakan. Kurikulum
2013 tidak menyederhanakan upaya pendidikan sebagai pencapaian target-target
kuantitatif berupa angka-angka hasil ujian
sejumlah mata pelajaran akademik saja, tanpa penilaian proses atau upaya
yang dilakukan oleh peserta didik. Kejujuran, kerja keras dan disiplin adalah
hal yang tidak boleh luput dari penilaian proses. Hasil penilaian juga harus
serasi dengan perkembangan akhlak dan karakter peserta didik sebagai individu,
sebagai mahluk sosial, sebagai warga negara dan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha
Esa. Hal ini sesuai dengan makna utuh pendidikan yang ditegaskan di dalam UU N0. 20/2003 Pasal 1 ayat 1.
5. Di dalam Kurikulum 2013 secara tegas menuntut adanya
remediasi secara berkala pasca
penilaian, terutama bagi peserta didik yang belum mencapai batas kompetensi
yang ditetapkan. Kurikulum 2013 mengakui dan menghormati adanya perbedaan
kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki kemampuan da kecepatan yang sama
dalam mencapai kompetensi yang
ditetapkan. Memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk mencapai kompetensi utuh sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajarnya adalah
prinsip pendidikan yang paling fundamental. Kurikulum 2013 lebih sensitif dan respek terhadap perbedaan kemampuan dan
kecepaan belajar peserta didik.
6. Kurikulum 2013 memberikan peluang yang lebih terbuka
kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara fleksibel
tanpa dibatasi dengan sekat-sekat penjurusan yang terlalu kaku di SMA. Dengan
penambahan jam belajar di sekolah.
Peghapusan penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA adalah langkah yang
sangat startegis mengingat dalam proses globalisasi, plastisitas dan
fleksibilitas berfikir sangat dibutuhkan untuk dapat menghadapi berbagai
tantangan, peluang dan persoalan kehidupan yang kompleks. Dalam situasi dunia
seperti sekarang dan ke depan, peserta didik akan selalu dihadapkan pada
alternatif pilihan yang rumit disertasi dengan ketergantungan antar individu
dan antar kelompok yang semakin kuat. Oleh
sebab itu peserta didik dituntut untuk terus-menerus belajar lebih bermakna,
aktif membuat pilihan terbaik. Di dalam proses belajarnya itu, peserta
didik akan lebih banyak berlangsung
secara kolektif, kooperatif dan kolaboratif. Gaya belajar ini menjadi ciri dari
proses belajar dalam kehidupan global.
7. Kurikulum 2013 memberikan penambahan jam belajar siswa di
sekolah bagi peserta didik dapat dimanfaatka untuk pengayaan belajar bagi
mereka yang telah mencapai kompetensi, dan merupakan perbaikan kompetensi bagi yang belum
mencapai batas kompetensi yang ditetapkan. Waktu tutorial dapat dimanfaatkan
untuk pengembangan potensi dan peminatan. Optimalisasi potensi peserta didik dengan penambahan jam belajar
dan tutorial di sekolah tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh guru mata pelajaran tanpa
kolaborasi yang baik terutama dengan konselor dan orang tua. Kurikulum 2013
dengan demikian menuntut adanya
kolaborasi yang baik antara guru, konselor dan orang tua/wali.
PENEGUHAN POSISI DAN ARAH LAYANAN BIMBINGAN DAN
KONSELING DALAM KURIKULUM 2013
Untuk maksud mengoptimalkan potensi keberhasilan peserta
didik dalam mencapai tujuan utuh pendidikan Nasional, berikut dikemukakan
masukan tentang Peneguhan Posisi dan
Arah Layanan Bimbingan dan Konseling bagi
penyempurnaan Kurikulum 2013.
1. Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling
Bimbingan adalah upaya/proses paling inti dari setiap
ikhtiar pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Dalam
ketiga bentuk pendidikan tersebut, proses bimbingan (guidance) dipastikan
selalu melekat di dalamnya. Berbeda dengan upaya pendidikan yang lain,
misalnya pengajaran bidang studi yang
tidak selalu harus ada di dalam setiap betuk pendidikan tersebut.
Bimbingan haikatnya merupakan proses memfasilitasi pengembangan nilai-nilai
inti karakter melalui proses interaksi yang empatik antara konselor (guru
bimbinga dan konseling) dengan peserta
didik dimana konselor membantu peserta
didik untuk mengenal kelebihan dan
kelamahan dalam berbgai aspek perkembangan dirinya, memahami peluang dan
tantangan yang ditemukan di lingkungannya
serta mendorong penumbuhan kemandirian peserta didik (konseli) untuk
mengambil berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya secara
bertanggung jawab untuk mampu mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera,
bahagia serta peduli terhadap kemaslahatan umat manusia.
Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan
bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah, bukan semata-mata terletak pada
ada atau tidak adanya landasan hukum (perundang-undangan) atau ketentuan dari
atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta
didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas
perkembangannya dalam aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan
moral-spiritual.
Di manapun proses pendidikan harus dipandang sebagai suatu
proses perkembangan, karena setiap peserta didik adalah seorang individu yang
sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (on-becoming), yaitu
berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan
tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan (guidance) agar memiliki pemahaman
yang baik tentang dirinya dan lingkungannya serta pengalaman dalam menentukan arah
kehidupannya.
Alasan lain adalah adanya perbedaan individual pada peserta
didik dan keniscayaan bahwa proses perkembangan peserta didik tidak selalu
berlangsung secara mulus, dalam alur yang
lurus, searah dengan potensi,
harapan dan nilai-nilai yang dianut. Dengan kata lain, proses dan dinamika
perkembangan itu tidak selalu bebas dari masalah dan tekanan baik internal
maupun eksternal.
Perkembangan peserta didik tidak lepas dari pengaruh
lingkungan, baik fisik, psikis maupun sosial. Sifat yang melekat pada
lingkungan adalah perubahan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat,
kesenjangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, revolusi teknologi informasi,
pergeseran fungsi atau struktur keluarga, dan perubahan struktur masyarakat
dari agraris ke industri. Perubahan-perubahan ini sudah tentu mempengaruhi gaya hidup (life
style) warga masyarakat.
Iklim lingkungan kehidupan yang kurang sehat, seperti :
maraknya tayangan pornografi di televisi dan VCD; penyalahgunaan alat
kontrasepsi, minuman keras, dan obat-obat terlarang/narkoba yang tak
terkontrol; ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga; dan dekadensi moral
orang dewasa sangat mempengaruhi pola perilaku atau gaya hidup peserta didik
(terutama pada usia remaja) yang cenderung menyimpang dari kaidah-kaidah moral
(akhlak yang mulia), seperti: pelanggaran tata tertib Sekolah/Madrasah,
tawuran, meminum minuman keras, menjadi pecandu Narkoba atau NAPZA (Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, seperti: ganja, narkotika, ectasy,
putau, dan sabu-sabu), kriminalitas, dan pergaulan bebas (free sex).
Penampilan perilaku remaja seperti di atas sangat tidak
diharapkan, karena tidak sesuai dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang
dicita-citakan, seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional (UU No. 20
Tahun 2003), yaitu: (1) beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) berakhlak mulia, (3) memiliki
pengetahuan dan keterampilan, (4) memiliki kesehatan jasmani dan rohani, (5)
memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta (6) memiliki rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif
(yang mengharuskan) bagi semua tingkat satuan
pendidikan untuk senantiasa memantapkan proses pendidikannya secara
bermutu ke arah pencapaian tujuan pendidikan tersebut.
Dalam abad 21 ini,
setiap peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan yang kompleks,
penuh dengan tekanan, paradoks dan ketidakmenentuan. Dalam konstalasi
kehidupan seperti ini, setiap peserta didik memerlukan berbagai kompetensi
hidup untuk secara efektif, produktif
dan bermaslahat bagi orang lain.
Untuk mengembangkan kompetensi hidup seperti ini maka sistem pelayanan pendidikan di sekolah
yang efektif tidak cukup hanya dengan mengandalkan pelayanan manajemen dan
pembelajaran mata pelajaran/bidang studi saja, tanpa disertai dengan pelayanan
bantuan khusus yang lebih bersifat psiko-pedagogis. Tanpa disertai dengan
layanan bantuan khusus (berbasis
kepakaran) untuk menghindari perilaku negatif dan pada saat yang sama mampu
mengembangkan perilaku normatif dan efektf untuk mewujudkan kehidupan yang
produktif dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
Upaya menangkal dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak
diharapkan seperti disebutkan, adalah dengan mengembangkan potensi peserta
didik dan memfasilitasi mereka secara sistematik, terprogram dan kolaboratif
untuk mampu mencapai standar kompetensi nilai perkembangan/perilaku atau
karakter yang diharapkan. Upaya ini merupakan wilayah garapan bimbingan dan
konseling yang harus dilakukan secara proaktif, intensional dan kolaboratif
yang diselenggarakan dengan berbasis data perkembangan peserta didik secara
komprehensif dalam berbagai aspek
kehidupannya.
Dengan demikian, pendidikan yang bermutu, efektif atau ideal
adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi,
yaitu bidang administratif dan
kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan
konseling. Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan
instruksional dengan mengabaikan bidang bimbingan dan konseling, hanya akan
menghasilkan peserta didik yang pintar dan terampil dalam aspek akademik,
tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian.
Sejalan dengan arah dan spirit kurikulum 2013, maka
paradigma bimbingan dan konseling di sekolah harus berubah, yaitu dari
pendekatan yang berorientasi tradisional, remedial, klinis, dan terpusat pada
konselor (guru BK), kepada pendekatan yang berorientasi perkembangan, preventif
dan kolaboratif. Pendekatan ini dikenal sebagai bimbingan dan konseling
perkembangan (Developmental Guidance and Counseling), atau bimbingan dan konseling komprehensif
(Comprehensive Guidance and Counseling).
Pelayanani bimbingan dan konseling komprehensif didasarkan
kepada upaya pencapaian tugas
perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah peserta
didik sebagai suatu keutuhan yang diselenggarakan secara intensif dan
kolaboratif. Tugas-tugas perkembangan dirumuskan sebagai standar kompetensi
perilaku pribadi, sosial dan moral-spriritual yang harus dicapai tiap peserta
didik sesuai usia kronologisnya, sehingga pendekatan ini disebut juga sebagai
bimbingan dan konseling berbasis nilai-nilai inti karakter. Standar dimaksud
adalah standar kompetensi kemandirian yang telah dirumuskan berdasrkan hasil
penelitian selama 5 tahun dantelah diimplementasikan di berbagai jenjang dan
jalur pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan kolaborasi
antara konselor dengan para personal Sekolah/Madrasah lainnya (pimpinan
Sekolah/Madrasah, guru-guru, dan staf administrasi), orang tua peserta didik,
dan pihak-pihak terkait lainnya (seperti instansi pemerintah/swasta dan para
ahli: psikolog dan dokter). Pendekatan ini terintegrasi dengan proses
pendidikan di Sekolah/Madrasah secara keseluruhan dalam upaya membantu para
peserta didik agar dapat mengembangkan atau mewujudkan potensi dirinya secara
utuh, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir.
Atas dasar itu, maka
implementasi bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah diorientasikan
kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi
peserta didik, yang meliputi
aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir; atau terkait dengan pengembangan
pribadi peserta didik sebagai makhluk yang berdimensi biopsikososiospiritual
(biologis, psikis, sosial, dan spiritual).
2. Posisi Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013
Dalam kurikulum sebelumnya (KTSP) posisi dan arah layanan
bimbingan dan konseling di sekolah mengalami kemunduran karena adanya kerancuan
pemahaman tentang ekspektasi kinerja konselor yang tidak menggunakan materi
pelajaran sebagai konteks layanan keahiannya, dengan ekspektasi kinerja guru
yang menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan keahliannya.
Sebagaimana telah dinyatakan bahwa layanan bimbingan dan
konseling disekolah merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pendidikan
dalam jalur pendidikan formal dan layanan ini meskipun dilakukan oleh pendidik
yang disebut sebagai konselor namun ekspektasi kinerja profesionalnya berbeda
dengan ekspsktasi kinerja professional yang dilakukan oleh guru. Jika
ekspektasi kinerja guru menggunakan materi pelajaran sebagai konteks layanan
keahliannya maka ekspektasi kinerja konselor tidak demikian.
Ekspektasi kinerja konselor tidak meggunakan materi
pelajaran dalam koteks layanan keahliannya (bimbingan dan konseling) melainkan
menggunakan proses pengenalan diri konseli (peserta didik) dengan
memperhadapkan kekuatan dan kelemahannya dengan peluang dan tantangan yang
terdapat dalam ligkungannya, untuk menumbuhkembangkan kemandirian dalam
mengambil berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya, sehingga mampu
memilih, meraih serta mempertahankan karir (kemajuan hidup) untuk mencapai hidup yang efektif, produktif, dan sejahtera
dalam konteks kemaslahatan umum.
Pemahaman yang rancu terhadap ekspektasi kinerja konselor
tersebut, megakibatkan mutu layanan
bimbingan dan konseling mengalami kemunduran, sehigga kerancuan tersebut
jelas-jelas telah mencedrai integritas layaan bimbingan dan konseling karena
layanan ahli yang dilaksanakan oleh konselor ditarik ke wilayah layanan ahli
keguruan dan diganti dengan ‘pengembangan diri’ yang maknanya direduksi sebagai
pengembangan bakat dan minat siswa, dimana bimbingan da konseling diposisikan
sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu guru mata pelajaran
dinapikan peranannya dalam proses ‘pengembangan diri’ itu.
Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam
memfasilitasi peserta didik mencapai
tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku efektif, pengembangan
lingkungan perkembangan, dan peningkatan keberfungsian individu di dalam
lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan,
yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan perkembangan melalui
interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan
tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan perkembangan, membangun interaksi
dinamis antara individu dengan lingkungannya, membelajarkan individu untuk
mengembangkan, memperbaiki, dan memperhalus perilaku.
Keberadaan Bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal
di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1964, ketika diberlakukan
“Kurikulum Gaya Baru.” Bimbingan dan Penyuluhanpada waktu itu dipandang sebagai
unsur pembaharuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sejak diberlakukan Kurikulum Tahun 1975,
pelayanan bimbingan dan penyuluhan telah dijadikan sebagai bagian integral dari
keseluruhan upaya pendidikan. Petugas
yang secara khusus melaksanakan pelayanan Bimbingan dan konseling disebut Guru
Bimbingan dan Penyuluhan (Guru BP).
Posisi bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal
seperti tertera pada Gambar 1, mengindikasikan bahwa pelayanan bimbingan dan
konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan. Dengan demikian,
posisi guru pembimbing sejajar dengan guru bidang studi dan administrator Sekolah/Madrasah. Demikian pula dalam
Permendiknas No. 22/2006 menempatkan
pelayanan bimbingan dan konseling sebagai
bagian integral dari standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah.
Sejak diberlakukannya kurikulum 1994, sebutan untuk Guru BP
berubah menjadi Guru Pembimbing, sebutan
resmi ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnyaserta
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.025/0/1995 tentang
Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya antara lain mengandung arahan dan ketentuan pelaksanaan pepelayanan bimbingan dan
konseling di Sekolah/Madrasah oleh guru kelas di SD dan guru pembimbing di SLTP
dan SLTA. Walaupun kedua aturan tersebut
mengandung hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan
konseling, namun tugas itu dinyatakan sebagai tugas guru (dengan sebutan guru
pembimbing) dan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tugas konselor. Hal ini dapat dipahami karena
sebutan konselor belum ada dalam perundangan.
Penggunaan sebutan guru, sangat merancukan konteks tugas
guru yang mengajar dan konteks tugas konselor
sebagai penyelenggara pelayanan ahli bimbingan dan konseling. Guru
pembimbing yang pada saat ini ada di lapangan pada hakikatnya melaksanakan
tugas sebagai konselor, namun sering
diperlakukan dan diberi tugas layaknya guru mata pelajaran. Apabila tidak digariskan
penegasan dan pencermatan yang benar, kerancuan seperti ini bisa muncul kembali
dari Permendiknas No. 22/2006, karena payung Standar Isi sebagai dasar
pengembangan KTSP pada dasarnya menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja
guru dan bukan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.
Perlu ditegaskan bahwa bimbingan dan konseling bukanlah
kegiatan pembelajaran dalam konteks
adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang
studi, melainkan pelayanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik.
(Naskah Akademik ABKIN, Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan
Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, 2007).
Gambar 1. Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan
Formal
Merujuk pada UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, sebutan untuk guru pembimbing dimantapkan menjadi ’Konselor.”
Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah
satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong
belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator dan instruktur (UU No. 20/2003, pasal 1 ayat 6). Pengakuan
secara eksplisit dan kesejajaran posisi antara tenaga pendidik satu dengan yang
lainnya tidak menghilangkan arti bahwa setiap tenaga pendidik, termasuk
konselor, memiliki konteks tugas, ekspektasi kinerja, dan setting pelayanan
spesifik yang mengandung keunikan dan perbedaan.
Dalam konteks tersebut, hasil studi lapangan (2007)
menunjukkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah sangat
dibutuhkan, karena banyaknya masalah peserta didik di Sekolah/Madrasah,
besarnya kebutuhan peserta didik akan pengarahan diri dalam memilih dan
mengambil keputusan, perlunya aturan yang memayungi pelayanan bimbingan dan
konseling di Sekolah/Madrasah, serta perbaikan tata kerja baik dalam aspek
ketenagaan maupun manajemen.
1. Kolaborasi Konselor, Guru
dan Orang Tua dalam Pengembangan Kemandirian sebagai Nilai Inti Karakter
Pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan membantu
peserta didik dalam pengenalan diri, pengenalan lingkungan dan pengambilan
keputusan, serta memberikan arahan terhadap perkembangan peserta didik; tidak
hanya untuk peserta didik bermasalah tetapi menyangkut seluruh peserta didik.
Pelayanan bimbingan dan konseling tidak terbatas pada peserta didik tertentu atau yang perlu ‘dipanggil’
saja”, melainkan untuk seluruh peserta didik (Guidance and counseling
for all).
Di dalam Permendiknas No. 23/2006 dirumuskan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik melalui proses
pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pepelayanan bimbingan dan konseling adalah
Standar Kompetensi Kemandirian (SKK) untuk mewujudkan diri (self actualization)dan
pengembangan kapasitasnya (capacity development) yang dapat mendukung
pencapaian kompetensi lulusan. Sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam
mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan
kemandirian. Dalam hal ini kerjasama antara konselor dengan guru merupakan
suatu keharusan. Persamaan, keunikan, dan
keterkaitan wilayah pelayanan guru dan konselor dalam konteks pencapaian
standar kompetensi peserta didik disajikan pada gambar 2.
Gambar 2. Kesamaan dan Keunikan Wilayah Kerja Konselor
dan Guru
Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik
secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus
dilaksanakan oleh guru, konselor, dan tenaga pendidik lainnya sebagai mitra
kerja, sementara itu masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan
khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik.
Dalam hubungan fungsional kemitraan (kolaboratif) antara konselor dengan guru,
antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan (referal).
Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi
guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada konselor untuk penanganannya,
demikian pula masalah yang ditangani konselor dirujuk kepada guru untuk
menindaklanjutinya apabila itu terkait dengan proses pembelajaran bidang studi.
Masalah kesulitan belajar peserta didik sesungguhnya akan lebih banyak
bersumber dari proses pembelajaran itu sendiri. Ini berarti bahwa di dalam
pengembangan dan proses pembelajaran bermutu, fungsi-fungsi bimbingan dan
konseling perlu mendapat perhatian guru,
dan sebaliknya, fungsi-fungsi pembelajaran bidang studi perlu mendapat
perhatian konselor.
Perlu ditegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling
diperuntukan bagi semua (guidance and
counseling for all) dan oleh karena itu tidaklah tepat jika orientasinya hanya
kepada pemecahan masalah, melainkan mencakup orientasi pengembangan
(developmental) dan pemeliharaan (maintanance) secara menyeluruh. Layanan
bimbingan dan konseling adalah upaya memfasilitasi perkembangan individu (dalam
aspek pribadi, sosial, pendidikan, karir) ke arah kemandirian (dalam hal
menetapkan pilihan, mengambil keputusan, dan tanggung jawab atas pilihan dan
keputusan sendiri) untuk meujudkan diri (self-realization) dan pengembangan
kapasitas (capacity development).
Prinsip bimbingan dan konseling untuk semua mengandung arti
bahwa target populasi layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan
formal termasuk para peserta didik yang berbakat dan berkebutuhan khusus
terutama yang memiliki kecakapan intelektual normal. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak
berkebutuhan khusus akan amat erat kaitannya dengan kegiatan hidup sehari-hari
(daily living activities) yang tidak terisolasi dari konteks. Oleh karena itu layanan bimbingan dan konseling bagi anak
berkebutuhan khusus merupakan layanan intervensi tidak langsung yang akan lebih
terfokus pada upaya mengembangkan lingkungan perkembangan (inreach
maupunoutreach) bagi kepentingan fasilitasi perkembangan peserta didik, yang
akan melibatkan banyak pihak di dalamnya terutama guru pendidikan khusus dan
orang tua.
Demikian pula bimbingan dan konseling bagi anak
berbakat, tidak diperlakukan dan dipandang sebagai upaya yang luar biasa,
melainkan dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, baik di tingkat
satuan pendidikan maupun individual. Oleh karena itu, pencapaian prestasi luar
biasa misalnya prestasi dalam olimpiade fisika, olimpiade matematika dan dalam
berbagai mata pelajaran lain, sejajar dengan keberbakatan bidang olah raga,
misalnya bulutangkis, tinju, catur,
yang memang memerlukan takaran latihan di atas yang diperlukan oleh peserta
didik pada umumnya.
Di bidang pendidikan pada umumnya, sebagai hasil pendidikan
nasional, diharapkan akan dihasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat yang
dituntun keimanan, yang menghargai keragaman dalam kehidupan berbangsa yang
bhineka, akrab dan fasih iptek serta menguasai soft skills, dan bugar scara
fisik di samping memiliki kebiasaan hidup sehat.
1. Fokus dan Kerangka Program Layanan Bimbingan dan
Konseling dalam Kurikulum 2013
Konteks tugas konselor dalam pendidikan adalah dalam proses
pengenalan diri oleh pesera didik (konseli) beserta peluang dan tantangan yang
ditemukanya dalam lingkungan, sehingga
memfasilitasi penumbuhan kemandirian peserta didik dalam mengambil sendiri
berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya (belajar, pribadi, sosial
dan karir) dalam rangka mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan
bahagia serta peduli kepada kemaslahatan umum, melalui berbagai upaya yang
dinamakan pedidikan.
Dengan demikian fokus layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah
menumbuh-kembangkan kompetensi kemandirian sebagai nilai inti karakter. Dalam
konteks ini, perlu dikembangkan (a) sikap dan berperilaku baik, jujur dan etis;
(b) belajar bertanggungjawab; (c) disiplin, kerja keras dan efisien; (d)
kesadaran kultural sebagai warganegara, seperti peduli, toleran, saling
menghargai dsb, (e) peningkatan pengetahuan
dan keterampilan hidup sesuai dengan tinkat perkembangan.
Program bimbingan dan konseling di sekolah bukan merupakan
aktivitas ekstrakurikuler melainkan merupakan suatu program yang secara
sistematis diarahka untuk mengoptimalkan
pencapaian kompetensi perkembangan setiap peserta didik dalam aspek
pribadi, sosial, belajar dan karirnya secara utuh dimana nilai inti karakter
melekat di dalam semua bidang layanan tersebut.
Dengan mengingat konteks tugas, ekspektasi kinerja, dan
target populasi layanan bimbingan dan konseling, sebagai layanan ahli, seorang konselor memiliki tugas dan tanggung
jawab untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara
komprehensif, yang berorientasi pengembangan dan pemeliharaan karakter, dan
melayani seluruh peserta didik, dengan kerangka program kerja utuh yang
meliputi komponen-komponen sebagai
berikut.
Komponen Layanan Dasar/Umum, yaitu layanan yang bersifat
antisipatoris, preventif dan pengembangan. Layanan ini diperuntukan bagi semua
peserta didik tanpa terkecuali. Layanan dasar
diarahkan untuk pengembangan kompetensi perkembangan sesuai dengan tahap
dan tugas-tugas perkembangannya peserta didik. Layanan ini dapat dilakukan oleh
konselor sendiri maupun dengan kolaborasi antara konselor, guru orang tua atau
pakar yang berada di luar sekolah. Bentuk
layanan yang diupayakan antara lain:
(1) Penghimpunan data
setiap peserta didik (hasil asesmen tes dan nontes) dalam berbagai aspek perkembangan seperti data
demografis, hasil belajar, bakat, minat, kecerdasan, kepribadian, kebiasaan
belajar dan jaringan hubungan sosial;
(2) Bimbingan
klasikal atau bimbingan kelompok yang diselenggarakan secara regular dan
terjadual dengan menggunakan metode dan teknik khas bimbingan dan konseling
yang menarik, interaktif, menyenangkan, dan reflektif.
(3) Topik-topik yang
dibahas atau dilatihkan dirancang sesuai hasil needs assessment sehingga
relevan dengan kebutuhan BK yang dialami peserta didik. Topik yang diangkat
seperti sikap dan keterampilan studi/belajar, pemecahan masalah, hubungan
sosial, keterampilan komunikasi yang efektif, negosiasi dan manajemen konflik,
pengembngan sikap toleran, kepercayaan diri, konsep diri, pengendalian emosi,
kerja sama, perilaku etis, kreativitas, disiplin, Say No to Drugs, dan
sebagainya.
(4) Penggunaan
instrumen bimbingan dan konseling untuk asesmen perkembangan dan kegiatan tatap
muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk implementasi komponen ini.
Dalam hal tertentu guru bisa ambil bagian untuk mendukung pencapaian kompetensi
belajar peserta didik melalui pengembangan nuturant effect pembelajaran
Komponen Layanan Responsif, yaitu layanan yang dimaksudkan
untuk membantu peserta didik memecahkan masalah (pribadi, sosial, akademik,
karir) yang dihadapinya pada saat ini dan memerlukan pemecahan segera.
Penggunaan instrumen pengungkapan masalah diperlukan untuk mendeteksi masalah apa yang perlu dientaskan.
Di sinilah layanan konseling individual maupun kelompok diperlukan dengan
segala perangkat pendukungnya.
Komponen Layanan Perencanaan Individual, yaitu layanan yang
dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta didik secara individual di dalam
merencanakan masa depannya berkenaan dengan kehidupan akademik maupun karir.
Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan segala karakteristiknya dan
penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang
dimiliki peserta didik amat diperlukan sehingga peserta didik mampu memilih dan
mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara
optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik. Kegiatan
orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan
advokasi diperlukan di dalam
implementasi layanan ini.
Layanan Pendukung, yaitu kegiatan yang terkait dengan
dukungan manajemen, tata kerja, infra struktur (misalnya Teknologi Informasi
dan Komunikasi), kolaborasi atau konsultasi dengan berbagai pihak yang dapat
membantu peserta didik, pelatihan pembelajaran bernuansa Bimbingan dan
Konseling bagi Guru Bidang Studi, termasuk pengembangan kemampuan konselor
secara berkelanjutan sebagai profesional.
Sebagai pedoman umum dalam pengembangan komponen program
layanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka proporsi layanan bimbingan dan
konseling dalam Kurikulum 2013 diatur sebagai berikut.
BENTUK LAYANAN SD SMP SMA/SMK
Layanan Dasar 35 – 45 % 25
– 35 % 15 – 25 %
Layanan Responsif 30
– 40 % 30- 40 % 25 – 35 %
Layanan Perencanaan Individual 15 – 10 % 15
– 25 % 25 – 35 %
Layanan Suportif dan
Kolaboratif 10 – 15 % 10 – 15 % 15 – 20 %
Dengan rasio Konselor: Peserta didik = 1:150 dan dengan
beban tugas 24 jam/minggu maka perhitungan ekuwivalensi tugas konselor 24 jam
dan 150 siswa perminggu adalah sebagai berikut.
BENTUK LAYANAN BIMBINGAN PEMBAGIAN
WAKTU PELAYANAN DI SMA/SMK
Layanan Dasar 25 % X
24 Jp = 6 Jp Tatap Muka Kelas Terjadwal
Layanan Responsif 30
% X 24 Jp = 7 Jp, Bimbingan Kelompok dan Konseling Individual
Layanan Perencanaan Individual 30 % X 24 Jp = 7 Jp Bimbigan/ Konsultasi Perencanaan
Akademik, Karir dan Pribadi
Layanan Suportif dan Kolaboratif 15 % X 24 Jp = 4 Jp Kolaborasi/Konsultasi dengan Orang
Tua/Wali kelas
Sasaran kompetensi perkembangan atau kemandirian, dan
kerangka program layanan bimbinga dan konseling sudah ada pada buku Rambu-Rambu
Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (2008).
Untuk selanjutnya pedoman umum tersebut perlu dikembangkan lebih operasional
berupa:
1. Buku
Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar.
2. Buku
Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama.
3. Buku
Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas.
4. Buku
Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan.
Dukungan dan Masukan Penyempurnaan Kurikulum 2013
4/
5
Oleh
Admin
